Semarang, 10 September 2026 — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro (UNDIP) bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) melaksanakan workshop pembahasan Kedudukan dan Mekanisme Koordinasi KLHS, Substansi Rencana Induk, Data dan Analisis Teknis, Isu Pembangunan Berkelanjutan, serta Finalisasi Kerangka Acuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantai Utara Jawa.
Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, Rabu–Kamis, 9–10 September 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Novotel Semarang, Jalan Pemuda No. 123, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Workshop ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantai Utara Jawa yang dipercayakan kepada LPPM UNDIP oleh BOPPJ.
LPPM UNDIP Dipercaya Menyusun KLHS Pengelolaan Pantura Jawa
Acara diawali dengan sambutan dari Ketua LPPM UNDIP, Prof. Dr.-Ing. Suherman, S.T., M.T. Dalam sambutannya, Prof. Suherman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) yang telah mempercayakan kepada LPPM UNDIP untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantai Utara Jawa.
Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung proses perencanaan dan pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa melalui pendekatan kajian yang berbasis data, analisis teknis, serta perspektif pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya, sambutan dari pihak BOPPJ disampaikan oleh Dr. Sujarwanto Dwiatmoko, yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama pada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Dalam sambutannya, Dr. Sujarwanto menyampaikan terima kasih kepada LPPM UNDIP yang bersedia menyusun KLHS Pengelolaan Pantura Jawa. Ia juga berharap seluruh rangkaian kegiatan penyusunan KLHS dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target pada Desember 2026.
Membahas Substansi dan Kerangka Acuan KLHS
Workshop membahas sejumlah aspek penting yang diperlukan dalam penyusunan KLHS Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Pembahasan mencakup kedudukan dan mekanisme koordinasi KLHS, substansi rencana induk, data dan analisis teknis, isu pembangunan berkelanjutan, serta finalisasi kerangka acuan KLHS.
Keterlibatan berbagai unsur dalam workshop diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan KLHS melalui koordinasi dan pertukaran informasi antarpemangku kepentingan. Data dan analisis yang diperoleh dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan kajian pengelolaan Pantai Utara Jawa.
Kolaborasi Lintas Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi
Kegiatan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan KLHS, antara lain Tim BOPPJ, kementerian/lembaga, badan, pemerintah pusat dan daerah, Tim Pokja KLHS, Tim Penyusun KLHS UNDIP, serta para pemangku kepentingan.
Dari BOPPJ hadir Kepala BOPPJ, para Wakil Kepala BOPPJ, Sekretaris Badan BOPPJ, para Deputi BOPPJ, Tim Pokja BOPPJ, serta tim administrasi BOPPJ. Sementara dari UNDIP hadir Ketua LPPM UNDIP, para Wakil Ketua LPPM UNDIP, Tim Penyusun KLHS UNDIP, serta Tim Administrasi KLHS UNDIP.
Tim Kelompok Kerja (Pokja) KLHS Pengelolaan Pantai Utara Jawa juga melibatkan unsur dari berbagai wilayah dan lembaga, yaitu DLHK Provinsi Banten, DLH Provinsi DKI Jakarta, DLH Provinsi Jawa Barat, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi Jawa Timur, serta BRIN. Selain itu, turut hadir Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Tim Project Hybrid Seawall Kabupaten Demak.
Keterlibatan lintas institusi dan lintas wilayah tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dalam penyusunan kajian pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menuju KLHS Pengelolaan Pantura yang Terintegrasi
Melalui workshop ini, LPPM UNDIP dan BOPPJ terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan KLHS Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Pembahasan mengenai rencana induk, data dan analisis teknis, isu pembangunan berkelanjutan, serta finalisasi kerangka acuan menjadi tahapan penting menuju penyusunan KLHS yang dapat mendukung perencanaan pengelolaan Pantura Jawa.
Dengan dukungan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BRIN, tim Pokja, dan tim penyusun dari UNDIP, proses penyusunan KLHS diharapkan dapat berjalan secara kolaboratif dan diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan, yaitu Desember 2026.
LPPM UNDIP berkomitmen untuk terus mendukung pemanfaatan riset, kajian, data, dan keahlian akademik dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendukung pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara berkelanjutan.
